Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang memiliki dampak besar terhadap kehidupan politik di Indonesia. Dekrit ini berisi berbagai ketentuan yang mengatur berbagai aspek pemerintahan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut adalah isi lengkap dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959:
Daftar Isi
1. Pembentukan DPRS
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mengatur pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS) yang akan menjadi badan legislatif sementara. DPRS bertugas untuk menggantikan peran Parlemen Sementara dalam menyusun Undang-Undang Dasar 1945.
2. Pembentukan Konstituante
Dekrit ini juga menetapkan pembentukan sebuah badan yang disebut Konstituante. Konstituante memiliki tugas utama untuk menyusun UUD yang baru untuk menggantikan UUD 1945.
3. Pembentukan Panitia Tinggi Kemerdekaan
Dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Presiden Soekarno juga menetapkan pembentukan Panitia Tinggi Kemerdekaan yang bertugas untuk menangani masalah kenegaraan yang bersifat mendesak. Panitia Tinggi Kemerdekaan memiliki kewenangan yang luas dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan negara.
4. Penetapan Presiden dan Wakil Presiden
Dalam dekrit ini, Presiden Soekarno menetapkan dirinya sendiri sebagai Presiden dan Drs. H. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Penetapan ini bertujuan untuk memperkuat kepemimpinan negara dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan politik yang terjadi saat itu.
5. Pembentukan Lembaga Nasional Ekonomi (LEMKEN)
Salah satu isi dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah pembentukan Lembaga Nasional Ekonomi (LEMKEN) yang bertugas untuk merumuskan kebijakan ekonomi nasional. LEMKEN memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi negara dan mendukung pembangunan nasional.
6. Pembubaran PKI dan PSII
Dalam Dekrit ini, Presiden Soekarno juga mengumumkan pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Partai Sosialis Indonesia (PSII). Keputusan ini diambil untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan negara dari ancaman yang dapat merusak keutuhan bangsa.
FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)
Apa tujuan utama dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959?
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 memiliki tujuan utama untuk mengatur kembali kehidupan politik Indonesia pasca krisis politik yang terjadi pada tahun tersebut. Dengan mengeluarkan dekrit ini, Presiden Soekarno berusaha untuk menciptakan stabilitas politik dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Apa peran DPRS dan Konstituante dalam implementasi Dekrit Presiden 5 Juli 1959?
DPRS dan Konstituante memiliki peran penting dalam menyusun kerangka hukum yang baru untuk Indonesia. DPRS bertugas sebagai badan legislatif sementara yang menggantikan Parlemen Sementara, sedangkan Konstituante bertanggung jawab untuk menyusun UUD yang baru sesuai dengan aspirasi rakyat.
Mengapa PKI dan PSII dibubarkan dalam Dekrit Presiden?
Pembubaran PKI dan PSII dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dilakukan sebagai upaya menjaga keamanan dan stabilitas negara. Kedua partai tersebut dianggap sebagai ancaman bagi keutuhan bangsa dan bisa memicu konflik politik yang merugikan masyarakat luas.
Apa dampak dari pembentukan LEMKEN dalam kebijakan ekonomi nasional?
Pembentukan LEMKEN dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959 memiliki dampak positif terhadap kebijakan ekonomi nasional. LEMKEN membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang tepat guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
