Indonesia sebagai negara hukum memiliki hierarki sumber hukum yang mengatur tata hukum dan hukum positif di dalamnya. Sumber hukum tertinggi di Indonesia merupakan landasan utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan serta berfungsi sebagai pegangan dalam penegakan hukum di berbagai lini kehidupan masyarakat. Dalam artikel ini, akan dibahas secara lengkap mengenai sumber hukum tertinggi di Indonesia serta pengaruhnya dalam sistem hukum di negara ini.
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia yang memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam sistem perundang-undangan di negara ini. UUD 1945 adalah konstitusi tertulis yang memuat ketentuan-ketentuan dasar yang mengatur prinsip-prinsip dasar negara, kedudukan, dan fungsi lembaga-lembaga negara, serta hak dan kewajiban warga negara. UUD 1945 telah mengalami beberapa kali Amandemen, namun tetap menjadi sumber hukum utama yang mengikat semua elemen dalam negara Indonesia.
2. Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan perundang-undangan merupakan sumber hukum yang selanjutnya dalam hierarki sumber hukum di Indonesia. Peraturan perundang-undangan ini dapat berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, dan Peraturan lain yang dikeluarkan berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga negara. Peraturan perundang-undangan ini haruslah sesuai dengan UUD 1945 dan tidak boleh bertentangan dengan hierarki sumber hukum yang lebih tinggi.
Dibawah ini adalah hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia:
- Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah
- Peraturan Presiden
- Peraturan Daerah
3. Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) juga merupakan sumber hukum yang memiliki kedudukan yang penting dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Sebagai lembaga negara yang berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945, putusan MK memiliki kekuatan hukum mengikat yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terkait. Putusan MK biasanya berkaitan dengan keberadaan suatu undang-undang atau peraturan yang dianggap tidak sesuai dengan UUD 1945.
4. Kebiasaan Hukum
Kebiasaan hukum atau Customary law merupakan sumber hukum yang berasal dari praktik-praktik yang dilakukan secara terus-menerus dan diakui oleh masyarakat sebagai suatu hukum yang berlaku. Kebiasaan hukum ini biasanya berlaku dalam masyarakat adat atau suku bangsa tertentu yang memiliki sistem hukum tradisional. Meskipun tidak tertulis, kebiasaan hukum memiliki kedudukan yang diakui dalam sistem hukum di Indonesia.
5. Perejanjian Internasional
Perjanjian internasional atau International Agreement merupakan sumber hukum yang berasal dari kesepakatan antara negara dengan negara lainnya atau lembaga internasional. Perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia memiliki kekuatan hukum mengikat dan harus dipatuhi oleh semua pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut. Perjanjian internasional yang telah diratifikasi biasanya dijadikan sebagai dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di dalam negeri.
6. Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum
Di samping sumber hukum tertinggi yang telah disebutkan di atas, prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum juga menjadi landasan utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Prinsip keadilan dan kepastian hukum ini merupakan pijakan dalam proses pembuatan hukum yang adil dan berkeadilan serta memberikan jaminan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat.
Kesimpulan
Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki hierarki sumber hukum tertinggi yang mengatur sistem perundang-undangan di dalamnya. Dari UUD 1945 sebagai konstitusi tertinggi hingga kebiasaan hukum sebagai sumber hukum yang diakui dalam masyarakat adat, semua sumber hukum tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan hukum dan penegakan keadilan di Indonesia. Melalui pengenalan dan pemahaman yang lebih dalam terhadap sumber hukum tertinggi ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan memperkuat keberadaan sistem hukum di Indonesia.
